Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 5/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang membolehkan adanya calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menurut Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Studi kasus Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2008)

Proses penyelesaian sengketa pilkada pasca perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peran Lembaga Peradilan Dalam Sengketa Pilkada (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Tata cara pemilihan kepala daerah kabupaten dalam pelaksanaan Undang Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (studi kasus atas pemilihan kepala daerah Kabupaten Sampang , Madura, Jawa Timur)