Proses penyelesaian sengketa pilkada pasca perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Disparitas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) = The Disparity in Handling Violations of the Administration of Elections for Governors, Regents and Mayors in Law Number 10 of 2016 and Handling of Violations of Election Administration in Law Number 7 of 2017 by the Election Supervisory Body (Bawaslu)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi: Kajian terhadap peran penyelenggara pemilihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengantisipasi pelanggaran = Implementation of regional head elections in the midst of a pandemic: A study on the role of election organizers in increasing public participation and anticipating violations.

Pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah terhadap munculnya dinasti politik dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis = The regulation of the nomination of regional head elections against the emergence of political dynasties in realizing democratic regional head elections.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah