Tambahan lembaran daerah propinsi daerah tingkat I Sumatera Utara tahun 1992 No. 01-10

Sedikit sejarah perkembangan hak-hak suku Melayu atas tanah di Sumatera Timur (tahun 1800-1975)

Hukum agraria dalam masyarakat majemuk: dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatera Barat

Undang-undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II otonomi daerah

Upaya sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat = Efforts to synchronize regional regulation draft by central government