Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah / Departemen Penerangan RI

Proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam rangka memperkokoh integritas nasional : seminar hukum nasional ke-VII

Kebijakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah = Policy funds to result the central and local government on the contract business activities upstream oil and gas review of Law number 33 of 2004 about financial balance between central and local governments

Undang-undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II otonomi daerah