Hukum dan politik Indonesia tinjauan analitis dekrit Presiden dan Otonomi Daerah

Undang-undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II otonomi daerah

Proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Prosiding : rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya 2004. Transaksi di pasar modal : obligasi

Tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat