Kajian hukum tentang pelaksanaan perjanjian tukar menukar asset tanah dan bangunan negara antara Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Badan Hukum Milik Swasta

Metode, spesifikasi dan tata cara, bagian 12 : Jembatan / Badan Penelitian dan Pengembangan. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pembagian wewenang wilayah laut antara propinsi dan daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan otonomi daerah Lufsiana

Analisis perekonomian dan kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai dalam rangka menyongsong pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah

Studi tentang produktivitas kerja, budaya organisasi dan motivasi pegawai biro keuangan dan tata usaha badan usaha milik negara Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah