Kajian hukum tentang pelaksanaan perjanjian tukar menukar asset tanah dan bangunan negara antara Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Badan Hukum Milik Swasta

Metode, spesifikasi dan tata cara, bagian 12 : Jembatan / Badan Penelitian dan Pengembangan. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pembagian wewenang wilayah laut antara propinsi dan daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan otonomi daerah Lufsiana

Analisis perekonomian dan kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai dalam rangka menyongsong pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah di sektor transportasi : kesiapan departemen perhubungan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di sektor transportasi