Politik hukum, konstitusi, dan Mahkama Konstitusi: aktualisasi konstitusi dalam praksis kenegaraan

Pasal 33 UUD 1945 bersifat dualistis (suatu tinjauan tentang dampaknya terhadap koperasi dan pejabat RI)

Pendelegasian peraturan dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri secara langsung dalam kerangka Sistem Presidensial = Delegation of regulations from Acts to Ministerial Regulations directly in the framework of Presidential Systems

Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)

Pembentukan peraturan pelaksana atas peraturan menteri dalam kajian perundang-undangan = Forming of implementing regulation of the ministerial regulation in the legislation study