Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil sidang Umum MPR RI Tahun 1999 berserta Perubahan Pertama UUD RI Tahun 1945

Eksistensi dan prospek utusan golongan dalam majelis permusyawaratan rakyat ditinjau dari sudut hukum tata negara

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Eksistensi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat suatu tinjauan dari sudut hukum tata negara