Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto putusan Pengadilan Agama Palu nomor 236/Pdt.G = Responsibility of the land deed makers official towards completion of grant deed without biological child consent: case study of Palu High Religion Court Verdict number 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto Palu Religions Court Verdict number 236/Pdt.G/2017/PA

Kedudukan hukum surat hibah dibawah tangan yang dibatalkan dengan berlakunya akta hibah wasiat (studi kasus putusan pengadilan tinggi nomor 371/PDT/2017/PT.DKI) = Legal standing of privately made letter of grant that is canceled with the enactment of the testamentary grant case study of high court verdict number 371/PDT.2017/PT.DKI

Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah yang Didasarkan atas Keterangan Palsu (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg) = Personal Guarantee in Murabahah Contract Based on False Statement (Case Study: Malang Religion Court Verdict Number 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg)

Analisis mengenai pentingnya persetujuan para ahli waris dalam akta hibah untuk salah seorang ahli waris (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/PDT.G/2012/PTA.MKS) = Analysis about the importance of consent of heirs in the grant deed for one of the heirs (case study on religious high court of Makassar verdict Number 63/PDT.G/2012/PTA.MKS)

Hak hadhanah untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: studi kasus putusan pengadilan agama nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB = Hadhanah right to foster underage (mumayyiz) children after divorce according to marriage enactment number 1 of 1974 and Islamic compilation law: case study of religion court verdict number 2139/Pdt.G/2014/PA.JB