Pertimbangan Unsur Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana; Studi Kasus Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi = Consideration of Intentionality as a Basis for Criminal Liability; Case Study of the Application of Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law at the Corruption of Court

Penerapan teori Voortgezette Handeling pada tindak pidana korupsi : tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 04/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 10/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. = The implementation of the Voortgezette Handeling theory on corruption : juridical review of Corruption Court on Central Jakarta District Court Verdicts no. 14/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 04/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 10/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif (restorative justice) = Stolen asset recovery on proceeds of corruption offense as one of application of restorative justice

Sistem pembuktian dan implementasinya dalam perkara tindak pidana korupsi

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. (Studi kasus Put.PN.JKT.Pst : no. 1180/Pid.B/2006)