Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah

Demokrasi lokal : evaluasi pemilukada di Indonesia

Tinjauan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur) secara langsung menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk Pemilihan Umum dan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik ditinjau dari hukum tata negara

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 5/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang membolehkan adanya calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia