Tinjauan HPI atas perkara-perkara kepailitan (analisa berdasarkan UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang)

Analisis Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Kabupaten Badung Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang = Juridical Analysis of Bankruptcy of Village-Owned Enterprises (Bum Desa) In Badung Regency Viewed From The Perspective of Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations

Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tugas dan wewenang hakim pemeriksa/pemutus perkara, hakim pengawas, kurator, pengurus: Perkara Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Nomor 37 Tahun 2004)

Tinjauan hukum kepailitan badan usaha milik negara berdasar UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = State owned enterprise bankruptcy and suspension of payment law no.37 year 2004 a juridicial perspective