Melanjutkan pelembagaan Mahkamah Konstitusi usulan terhadap undang-undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peran DPD dalam kegiatan legislasi

Implikasi peran mahkamah konstitusi sebagai positive legislator pada uji materiil undang-undang terhadap pProses Legislasi di Indonesia. (Studi Kasus: Putusan MK No. 10/PUUVI/ 2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum) = Implications of Constitutional Court?s Role as Positive Legislator on Judicial Review regarding legislation process in Indonesia. (Case study: Constitutional court judgement No. 10/PUU-VI/2008 regarding domicile requirement for candidates of DPD on law No. 10 Tahun 2008 regarding election)

Pengkajian hukum tentang masalah hukum judicial review oleh Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perspektif hukum tata negara Republik Indonesia