Surat kuasa membebankan hak tanggungan hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dan praktek di notaris X

Mengkritisi perbedaan pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal menurut undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian serta peraturan pelaksanaannya

Pola sebaran tanah bermasalah di Kota Depok

Tugas dan kedudukan pejabat pembuat akta tanah

Pembangunan daerah , penggunaan dan hak atas tanah melalui pendekatan sosiologis