Perbandingan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat rehabilitasi berdasarkan financial rehabiltation insolvency act (FRIA) di Philippines = Legal comparison of suspension of payment based on law number 37 year 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment and suspension of payment due to rehabilitation based on financial rehabilitation insolvency act (FRIA) in the Philippines

Kedudukan hukum Bank Indonesia dalam kepailitan bank ditinjau dari konstruksi hukum undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang = Bank Indonesia's legal position in terms of the bank bankruptcy at law constructions law number 37 of 2004 on bankruptcy and postnement of debt payment

Analisis Penyelesaian Kepailitan Perusahaan Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST) = Analysis of Bankruptcy Settlement Against Securities Company Based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment (Case Study: Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST)

Kedudukan penjamin perorangan dalam kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = The status of personal guarantor in the bankrupcy in accordance of law number 37 of 2004 concerning of paying debt obligation

Kepastian hukum eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan/PKPU dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditor separatis = The legal certainty of mortgage execution based on law no 4 of 1996 regarding mortgage rights and law no 37 of 2004 regarding bankruptcy law and suspension of payment in creating legal protection for secure creditor