Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt)

Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 473/PDT.G/2019/PN.TNG) = Cancellation of The Deed of Granting Mortgage Made Unlawfully (Overview Juridical Decision Court Tangerang State Number 473/PDT.G/2019/PN.TNG)

Tinjauan yuridis terhadap peranan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) studi kasus perkara Nomor 18/PDT.G/2010/PN.Gs

Analisis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas akta pemberian hak tanggungan kepada pembeli beritikad baik (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 334/Pdt/2018/PT.Bdg) = Analysis of Land Deed Officials (PPAT) on deed of dependent rights to buyers in good faith (Decision of the Bandung High Court Number 334/Pdt/2018/PT.Bdg).

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab PPAT (analisa kasus putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG juncto putusan nomor 381/PDT.G/2014/PN.BDG) = Cancellation sale and purchase deed by land deed official (PPAT) attributed to the functions and responsibilities of PPAT (analysis of the case Bandung district court decision number 451/PDT/2015/PT/BDG/ juncto bandung high court decision number 381/PDT.G/201/PN.BDG)