Pengangkatan Kembali Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Reappointment of A Notary who has been Dishonorably Discharged Based on Article 13 Law of Republic Indonesia Number 30 of 2004 on Notary Position.

Perilaku notaris yang melanggar kewenangan dan kewajibannya berdasarkan kode etik notaris serta Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri nomor 151/PDT.G/2010/PN.SBY JO Putusan Pengadilan Tinggi nomor 497/PDT/2012/PT.SBY= Notary behaviour which violate the authorities and responsibilities based on code of ethics and Law number 30 year 2004 of notary

Pelanggaran jabatan notaris sebagai saksi akta (studi kasus putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Nomor 02/Pts/Mj.PWNProv DKI JAKARTA/II/2014) = Infringement of notary occupation as witness of the deed (case study the verdict of Majelis Pengawas Notaris Wilayah Nomor 02/Pts/Mj.PWNProv DKI JAKARTA/II/2014)

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta jual beli yang dibuat dalam masa cuti sebagai notaris : studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/2009 = Responsibility of notary as the land deed official pejabat pembuat akta tanah (PPAT) against deed of sale and purchase made on the leave period as a notary : case study on Decision of Central controling assembly Notarial Number 11/B/Mj.PPN/2009 dated June 12th 2009

Penempatan notaris di badan koordinasi penanaman modal (BKPM) menurut kode etik notaris tahun 2015 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary placement in indonesia investment coordinating board according to notary code of conduct year 2015 and law number 2 year 2014 regarding amendment of law number 30 year 2004 regarding notary incumbency / Ratih Indriningtyas