Muh. Naim Syahrir
Akibat hukum ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai jangka waktu eksekusi jaminan kebendaan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan = Legal implication of the Article 59 Law Number 37 of 2004 concerning bankcruptcy and suspension of obligation for payment of debt regarding the time frame of executing a collateral againts the creditor of holder of encumbrance right
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tesis Membership
Fairus Harris
Upaya kreditor separatis melakukan eksekusi sendiri atas jaminan hak kebendaan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 59 ayat 1 undang undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = The efforts of separatist creditors to execute security rights within the period determined by article 59 paragraph 1 law no 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Khairun Nisa
Perlindungan hukum kreditor konkuren sehubungan dengan penjualan boedel pailit oleh kreditor separatis menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK dan PKPU) = The legal protection of concurrent creditors in connection with sale of bankrupt boedelby the separatists creditor according to law No. 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of payment obligations
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tesis Membership
Dinnisa Anadya
Perbandingan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat rehabilitasi berdasarkan financial rehabiltation insolvency act (FRIA) di Philippines = Legal comparison of suspension of payment based on law number 37 year 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment and suspension of payment due to rehabilitation based on financial rehabilitation insolvency act (FRIA) in the Philippines
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Skripsi Membership
M. Ary Tri Dharma
Kedudukan hukum Bank Indonesia dalam kepailitan bank ditinjau dari konstruksi hukum undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang = Bank Indonesia's legal position in terms of the bank bankruptcy at law constructions law number 37 of 2004 on bankruptcy and postnement of debt payment
2016
 UI - Skripsi Membership