Pertanggungjawaban Pidana Atas Keputusan Direksi BUMN Persero yang Merugikan Keuangan Negara dari perspektif Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-undang lain yang terkait (Pendekatan Kasus Pengadaan 2 (dua) buah Pesawat Terbang oleh PT Merpati Tahun 2 = Criminal Liability of the Decree of the Board of Directors of State Owned Entrepreneurship Limited Adverse State Finance from the perspective of the State Finance Act and other legislation related "(Procurement Case Approach 2 (two) Aircraft by PT Merpati

Penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan negara yang dipisahkan menurut undang-undang no. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara = Bank state owned enterprise debt to equity swap as a separate state wealth based on law number 19 of 2003 state owned enterprise and law number 17 of 2003 on state finance

Perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal badan usaha milik negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 = Political development of public finance law about legal status of separated state's property in paid up capital of state owned enterprise based on government regulation number 72 year 2016

Redefinisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero menurut teori transformasi status hukum keuangan negara = Redefinition of state assets separated as state equity participation in State Owned Enterprises (BUMN) persero Aaccording to the transformation theory of the legal status of state finances

Kerugian Penyelenggaraan Asuransi Sosial Oleh Badan Usaha Milik Negara PT Asabri (Persero) Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik = Disadvantages Of Implementing Social Insurance By The State-Owned Enterprise PT Asabri (Persero) In The Perspective Of Public Finance Law