Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang disertai dengan poligami menurut pandangan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: analisis putusan nomor: 568/pdt.g/2015/pa. pbr = Annulment of marriage caused by forgery identity followed with polygamy on the perspective of law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation: analysis of decision number: 568/pdt.g/2015/pa. pbr

Analisis yuridis mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilas hukum islam (studi kasus terhadap putusan nomor 317/Pdt.G/2010/PA. JP.) = Juridical analysis on the marriage annulment due to identities forgery on the ground of law number 1 year 1974 of marriage and islamic law compilation (case study judgment no 317/Pdt.G/2010/PA. JP.)

Pembagian harta perkawinan terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan pengadilan agama Jakarta Selatan Nomor 0502/PDT.G/2013/PA.JS = The division of marital assets toward a marital agreement that has not been registered based on law no 1 year 1974 regarding marriage case analysis the religion court decision number 0502/PDT.G/2013/PA JS

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami oleh isteri pertama terhadap pembagian harta bersama dan hak-hak isteri kedua : studi kasus putusan pengadilan tinggi agama Pekanbaru nomor 42/pdt.g/2017/pta.pbr = Legal consequences resulted by the annulment of polygamous marriage by the first wife towards the division of matrimonial property and the second wife's rights : case study on the verdict of Pekanbaru religious high court no. 42/pdt.g/2017/ pta.pbr

Analisis yuridis terhadap harta bersama setelah terjadinya perceraian ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor No.261/PDT.G/2011/PA.BG dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.11/PDT.G/2011/PTA.BDG) = Judicial analysis on common asset after a divorce from the perspective of Islamic law and law No.1 year 1974 about marriage.