Keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang no 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan = The validity of mixed religious marriage held overseas based on law number 1 year 1974 on marriage and law number 23 year 2006 on population administration

Perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia : tinjauan terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Pencatatan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan : analisis penetapan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr dan analisis penetapan penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr = Registration of the interfaith marriage before and after enacted Law Number 23 of 2006 concerning the administration of the population : an analysis case Number: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr and analysis case Number 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr

Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan Di Australia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 = Juridical Analysis of Interfaith Marriage Between Indonesian Citizens That Held In Australia According To Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan pada perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sim = Juridical review on marriage annulment of unregistered marriage based on act number 1 of 1974 concerning marriage: analysis of court decision number 20/Pdt.G/2016/PN Sim