Perlindungan konsumen melalui kewajiban pengaturan tentang kewajiban pelabelan pada rokok berlabel ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan = Consumer protection through obligation labelling regulation on cigarette label product according to Law number 8 of 1999 on consumer protection, Law number 36 of 2009 on health, and Law number 19 on 2003 on cigarette secure for health

Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap kesalahan pelabelan obat anestesi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan = Juridical analysis of consumer protection against error anesthesia drug labeling reviewed from The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and The Law Number 36 Year 2009 on Health

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa notaris berdasarkan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris studi kasus: putusan no. 14/pdt/2013/pt.dps = Law protection for notary service consumer according to the consumer protection act no 8 of 1999 and notaries act no 30 of 2004 case study of putusan no 14 pdt 2013 pt dps

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula tambahan dalam perjanjian baku menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = Legal protection for consumer toward additional clause in standard contract according to consumer protection act number 8 1999

Perlindungan nasabah asuransi jiwa produk unit link dikaji dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian = The analysis of law on consumer protection for unit link policy holder based on law number 8 1999 on consumer protection, law number 21 2011 on financial services authority and insurance law number 40 2014