Analisis mengenai rehabilitasi terhadap notaris yang dipailitkan ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Analysis on rehabilitation of a bankrupted notary seen from law no 2 of 2014 on the amendment of act no 30 of 2004 concerning about notary law and law no 37 of 2004 concerning about bankruptcy and suspension of payment / Theresia Prisillia

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration

Peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat tanpa persetujuan isteri dikaitkan dengan Undang-Undang No 30 tahun 2004 dan Perubahan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris : studi kasus Mahkamah Agung No. 714/K/Pdt/2002 = Roles and responsibilities of notary deed made without wife approval associated with Law No 30 of 2004 and Amendment act No 2 of 2014 about notary : case study no 714/K/Pdt/2002

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa

Pelaporan daftar wasiat oleh notaris berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 320 K/Pdt/2013) = Testament register in accordance to Indonesian notary act 2014 number 2 (analysis on Indonesian Supreme Court ruling number 320 K/Pdt/2013)