Perlindungan hukum terhadap pembayaran upah buruh dalam putusan kepailitan dihubungkan dengan undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Analisis Putusan Pailit Nomor 25/Pailit/2009/Pn. Niaga Jkt. Pusat dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49/Pk/Pdt.Sus/2011) = Legal protection of workers 'Compensation Payments Linked With Bankruptcy and Suspension of Payment Act 2004 and Employment Act 2003. (Analysis Of Bankruptcy Decision No. 25 / Bankruptcy / 2009 / Court Commercial Central Jakarta And Decision Review No. 49 / Decision Review / Special Civil / 2011)

Perlindungan hukum terhadap pembayaran upah buruh dalam putusan kepailitan dihubungkan dengan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (analisi putusan pailit nomor 25/PAILIT/2009/PN. Niaga Jkt. Pusat dan putusan peninjauan kembali nomor 49/PK/PDT.SUS/2011) = Legal protection of workers compensation payments linked with bankruptcy and suspension of payment act 2004 and employment act 2003 (analysis of bankruptcy decision no. 25/bankruptcy/2009/court commercial Central Jakarta and decision review no. 49/Decision review/special civil/2011)

Kedudukan hukum Bank Indonesia dalam kepailitan bank ditinjau dari konstruksi hukum undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang = Bank Indonesia's legal position in terms of the bank bankruptcy at law constructions law number 37 of 2004 on bankruptcy and postnement of debt payment

Perlindungan hukum kreditor konkuren sehubungan dengan penjualan boedel pailit oleh kreditor separatis menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK dan PKPU) = The legal protection of concurrent creditors in connection with sale of bankrupt boedelby the separatists creditor according to law No. 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of payment obligations

Kedudukan hukum pemegang obligasi sebagai kreditor menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Bond holders legal position according to law no 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts / Melanie Wijaya Oei