Studi analisis penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana migas pada beberapa kasus di Indonesia

Kebijakan Keikutsertaan Daerah dalam Pengelolaan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) melalui Participating Interest 10% ditinjau Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) = Regional Paticipation Policy in the Management of Upstreem Oil and Gas Industry Through a Participating Interest 10% Based on Welfare State Concept

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)

Valuasi proyek migas menggunakan metode dynamic discounted cash flow dan real options terhadap volatilitas harga minyak

Pengelolaan Hulu Migas Di Sejumlah Negara Penghasil Migas