Analisis yuridis penerapan perlindungan konsumen nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank X ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan surat edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu = Juridical analysis of consumer protection Bank X implementation listed in the law on consumers protection and Bank Indonesia circular letter No. 14/17/DASP about organizing activities of the means of payment using the card APMK

Analisis pelindungan konsumen terhadap kasus PT Ford Motor Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: studi kasus akta perdamaian yang telah dikuatkan dalam putusan nomor: 61/ Pdt.g/ 2016/ PN.Jkt.Sel = Consumer protection analysis of PT. Ford Motor Indonesia case according to law number 8 of 1999 on consumer protection: case study of deed of peace in verdict number 61/ Pdt.g/ 2016/ PN.Jkt.Sel

Perlindungan terhadap hak konsumen atas pemenuhan tuntutan ganti kerugian immateriil: menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = Protection of consumer's right on the fulfillment of immaterial losses claims: persuant to the law number 8 year 1999 on consumer protection

Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam sengketa perlindungan konsumen: pendapat ahli, uu perlindungan konsumen dan putusan pengadilan: studi terhadap sepuluh putusan = Transfer of supplier's liability in consumer protection dispute: expert's opinion consumer protection law in indonesia and court decision: case study of ten court decisions

Perlindungan konsumen terhadap biaya administrasi payment point Online Banking (PPOB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemakaian token listrik prabayar listrik pintar PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN ) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = Consumer protection against the administrative costs payment point online banking (PPOB) and street lighting tax (SLT) on the use of prepaid electricity tokens smart electricity by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to be reviewed by law number 8 of 19 on consumer protection