Inkonsistensi Pemeriksaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Publik. = Inconsistency of Examination of State-Owned Enterprises Subsidiaries by the State Audit Board Based on the Perspective of Public Finance Law

Pertanggungjawaban Direksi PT. Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh BUMN : Analisis hukum keuangan publik terhadap divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina = Responsibility of board of Directors of PT. Pertamina in alleged bid rigging conducted by State Owned Enterprise : Legal analysis of public finances against divestment of two VLCCvlcc tanker units of PT. Pertamina

Status hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam prespektif hukum keuangan publik = Legal status State Own Enterprise Subsidiary Company in public finance law prespective

Paradoksal status hukum keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara (Analisa Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal pengujian uu nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-undang) = The paradox of the legal status of soe persero as financial state (Analysis of the ruling of The Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 subject testing act Number 17 of 2003 about the finances of the state and act number 15 of 2006 about Badan Pemeriksa Keuangan against the Constitution of The Republic of Indonesia 1945)/ Hanry Ichfan Adityo

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik dalam proses audit keuangan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero dari sudut hukum keuangan publik : analisis terhadap undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara