Advokasi Sebagai Kewajiban DPR RI Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Masyarakat Lemah: Analisis terhadap Fungsi dan Hak Konstitusional DPR RI

Peningkatan kewenangan DPR RI periode 1999 - 2004 dalam membuat undang-undang setelah amandemen UUD 1945 = Challenge of the 1999 - 2004 house of representatives' authority on legislation post 1945 constitution amendment

Manajemen sekuriti fisik kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) = Physical security management at the house of representatives of the Republic of Indonesia

Wajah DPR dan DPD 2004-2009

Kajian terhadap pidana bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam tindak pidana korupsi