Problematika pelaksanaan putusan upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara perceraian (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.54 PK/AG/2008) = Problem on judicial review toward divorce verdict (Study case supreme Court Verdict Number 54 PK/AG/2008)

Tinjauan yuridis terhdap akibat hukum atas status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas namakan suami setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 of 1974 tentang perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2) = Juridicial review of the legal status of wife s assets after divorce that was given to her as a grant on behalf of the husband according to Islamic law and marriage law No. 1 of 1974 (Analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2)

Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1983 dan SE no.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta petunjuk pelaksanaan

Studi Analisis Putusan Mengenai Perkawinan Beda Agama Antara Agama Islam dan Agama Kristen di Indonesia Berdasarkan Penetapan Nomor 71/PDT.P/2017/PN.BLA = Analytical Study of Interfaith Marriage Between Islam and Christian in Indonesia Based on Verdict Number 71/PDT.P/2017/PN.BLA

Pencatatan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan : analisis penetapan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr dan analisis penetapan penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr = Registration of the interfaith marriage before and after enacted Law Number 23 of 2006 concerning the administration of the population : an analysis case Number: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr and analysis case Number 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr