Analisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum

Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaian perkara persaingan usaha khususnya persekongkolan tender yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi = Application of "pre-trial" by third party to ceasing investigation or prosecution of corruption

Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi = Inspection permit for certain authorized governmental officers within framework investigation of corruption commitment