Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara = Authority of Mineral And Coal Mining Management After The Enactment Of Law No. 3 of 2020 On The Amendment To Law Number 4 of 2009 On Mineral And Coal Mining

Tinjauan kebijakan hukum pertambangan yang berkeadilan bagi investor dan pemerintah pasca berlakunya UU No 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara: studi kasus PT X sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan nikel = Review of equitable law in mining policies for both investor and government after the enactment of law No 4 year 2009 concerning mineral and coal mining: case study of PT X a foreign investing company within business scope of nickel mining

Analisis kedudukan PKP2B berdasarkan perubahan ketentuan mengenai kontrak pertambangan menurut UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Analysis coal mining agreement position based on amandement of provisions on mining contracts according to law number 11 of 1967 regarding principal provisions of mining and law number 4 of 2009 regarding mineral and coal mining

Kerjasama dalam kegiatan usaha jasa pertambangan menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Cooperation in mining services business activity according to Law of the Republic of Indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining / Raja Baringin Grahita Natha

Kepastian hukum penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara = Legal certainty against adjustment to coal contract of work under Law no. 4 of 2009 on mineral and coal