Perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta perjanjian jual beli dan pengoperan hak sewa nomor 1 tanggal 28 November 2005 : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pdt/2009 tanggal 17 Maret 2010 = Legal protection of notary in making the deed of sale purchase agreement and take over the right of lease number 1 date 28 November 2005 : case study Decision of Supreme Court number 2437 K/Pdt/2009 on March 17 2010

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan perubahannya undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Legal protection against the parties in notarized under law no 30 of 2004 concerning the notary office and act no 2 of 2014 on amendments to the law notary and notary code

Perlindungan hukum untuk notaris pemegang protokol = Legal protection for protocol holder notary

Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Menggunakan Sertipikat Pengganti Yang Diterbitkan Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021/PT YYK) = Legal Protection for Officials Making Land Deeds Against Sales and Purchase Deeds Using Substitute Certificates Issued for Unlawful Acts (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021/PT YYK)

Bentuk perlindungan hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pasca pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (Studi putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018) = Form of legal protection for land deed making officials (PPAT) subsequent to the law of the Republic of Indonesia regarding notary profession (Study of MPD decision No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018).