Eksistensi pengadilan pajak dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Eksistensi justice of Iease in [code/law] number 48 year 2009 about judicial power

Analisis ilmu perundang-undangan dan penafsiran Undang-Undang terhadap rumusan pengaturan mengenai hak mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam uu nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan uu nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = The analysis of legislation theory gesetzgebungslehre and interpretation theory of law upon the rights to file a case review herziening under act number 48 year 2009 on judicial power and act number 8 year 1981 on criminal procedure

Pengawasan hakim konstitusi pasca judicial review undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan kaitannya dengan indepedensi kekuasaan kehakiman = Supervision of post-constitutional court judicial review of undang-undang nomor 22 tahun 2004 regarding Judicial Commision of the Republic of Indonesia and the relation with indepedence judicial power

Kedudukan majelis kehormatan notaris ditinjau dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. = Notary honor assemblies standings in terms of judicial power act / Adib Alhakim

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradialn Tata Usaha Negara (PTUN) di lengkapi UU RI No 49 th 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; UU RI No.2 Th. 1986 tentang peradilan umum; UU RI no. 8 th 2004 tentang perubahan atas UU RI no.2 th 1986 tentang peradilan umum; UU RI No.5 th. 1986 tentang PTUN; UU RI no.9 th. 2004 tentang perubahan atas UU RI no.5 1986 tentang PTUN; UU RI no. 48 th. 2009 tetang kekuasaan Kehakiman; UU Ri No. 18 Th. 2003 tentang Advokat