Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum atas Titipan Uang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby) = Responsibilities of a Notary as a Public Official for Entrusted Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) Which Resulted in the Crime of Embezzlement (Case Study of Surabaya District Court Decision Number 210/Pid.B/2022/PN Sby)

Pertanggung jawaban notaris atas tindak pidana penggelapan uang milik kliennya dikaitkan dengan sumpah jabatan notaris = Notary public accountability for criminal acts of embezzlement of the money belonging to his client is associated with a notary public oath / Eka Permata Sari

Tanggung jawab notaris merangkap PPAT terkait penggelapan sertipikat dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014 = Responsibilities of notaries concurrently as land deed officials in relation with land certificate embezzlement yogyakarta district court ruling Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014

Studi komparatif kasus BLBI pada masa orde baru dan kasus bank Century pada era reformasi menggunakan pandangan reaksi sosial dan proses hukum

Pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah terhadap notaris yang melakukan penggelapan uang pajak bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (studi kasus putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015) = The Implementation of authority by regional supervisory council DKI Jakarta against a notary who is embezzling tax BPHTB (case study decision of Regional Supervisory Council DKI Jakarta No. 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015)