Pengaturan hak lintas alur laut kepulauan dalam hukum laut internasional dan nasional serta kemungkinan penerapannya.

Penerapan hak lintas alur laut kepulauan Indonesia sesudah berlakunnya PP nomor 37 tahun 2002 dari sudut pandang hukum laut internasional

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengamanan dan pemanfaatan sumber daya laut kawasan alur laut kepulauan Indonesia di kepulauan natuna 1982-1998 = Indonesian goverment security policy and marine resources utilization Indonesian archipelagic sea lanes region in the natuna islands 1982-1998

Urgensi dibukanya alur laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur bagi wilayah Perairan Indonesia ditinjau dari united nations convention on the law of the sea 1982 dan hukum nasional = Urgency of determining the Indonesian archipelagic sea lanes west east for Indonesian Waters territory judging from the united nations convention on the law of the sea 1982 and the national law

Tinjauan yuridis pencegahan tubrukan kapal di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dikaitkan dengan convention on the international regulation for preventing collisions at sea 1972 = Juridical analysis of preventing ship collision on Indonesia Archipelagic Sea Lane (ASL) related with convention on international regulations for preventing collisions at Sea 1972