Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap pengelolaan koperasi di Indonesia = The effects of Constitutional Court decision Number 28/PUU-XI/2013 on reviewing Law Number 17 year 2012 on Cooperative towards cooperative governance in Indonesia

Tinjauan hukum mengenai dampak keberlakuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian terhadap penyelenggaraan dan pengawasan koperasi simpan pinjam = Judicial review on the impact of legal enforceability of act no 17 of 2012 about cooperative against the implementation and supervision loan and save cooperative

Akibat hukum pembatalan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian terhadap koperasi serba usaha yang sudah mengubah unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam = Legal consequences about cancellation The Cooperative Act No. 17 of 2012 to the paced business cooperative which has changed the savings and loans units into credit union

Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012 and the Constitutional Court Decision No. 79 / PUU-XII / 2014

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian & Undang-undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah