Bentuk perlindungan hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pasca pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (Studi putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018) = Form of legal protection for land deed making officials (PPAT) subsequent to the law of the Republic of Indonesia regarding notary profession (Study of MPD decision No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018).

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan: studi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-1.AH.02.04 tahun 2018 = Legal protection for people who make deeds before the notary who have been dismissed: study on the Decision of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-1.AH.02.04 of 2018

Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan pasal 66 terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 49/PUU- X/ 2012 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris = Legal protection of notary liability associated based on article 66 clause with the verdict of constitutional court number 49/ PUU- X/ 2012 and notary law number 2 of 2014 concerning of notary occupation

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris berdasarkan undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan perubahannya undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Legal protection against the parties in notarized under law no 30 of 2004 concerning the notary office and act no 2 of 2014 on amendments to the law notary and notary code

Perlindungan hukum terhadap notaris atas keputusan majelis pengawas daerah tentang persetujuan pemeriksaan dalam proses perasilan sesuai Pasal 66 UUJN