Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah: Persetujuan Bangunan Gedung Setelah Undang-Undang Cipta Kerja = Relation of Authority between The Central Government and Local Governments: Building Permit After Law of the Job Creation

Perlindungan Pemberi Dana Dalam Peer To Peer Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Perbandingannya Di Amerika Serikat Dan China) = Legal Protection of Lenders In Peer To Peer Lending Based On Regulation Financial Services Authority Number 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Co-Funding Services (Comparison In The United States and China)

Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Menerapkan Kewenangan Mengajukan Permohonan PKPU oleh OJK terhadap PT Mandiri Finance Indonesia atas Dikabulkannya Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Bank Oke = Consideration of the Panel of Judges Decision Number 01/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst in Applying the Authority to File PKPU Application by OJK against PT Mandiri Finance Indonesia for the Granting of PKPU Application filed by PT Bank Oke

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)