Notaris merahasiakan isi akta dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary keep the contents of the deed linked to his position as a reporting party in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in the prevention and eradication of money laundering act

Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary as a reporting party in prevention and eradication of money laundering crime

Pengaturan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa Oleh Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Arrangements for Reporting Suspicious Financial Transactions by Advocates Based on Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering

Tanggung jawab notaris berkaitan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Public notary responsibility in relation with prevention and eradication of the money laundering crime

Pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Political party criminal responsibility in a criminal act about money laundering based on money laundering act number 8 2010