Ruth Patricia Habigael
Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta jual beli yang dibuat dalam masa cuti sebagai notaris : studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/2009 = Responsibility of notary as the land deed official pejabat pembuat akta tanah (PPAT) against deed of sale and purchase made on the leave period as a notary : case study on Decision of Central controling assembly Notarial Number 11/B/Mj.PPN/2009 dated June 12th 2009
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Maya Amalia Chandra
Tanggung jawab notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak = Notary s responsibility as land deed official certifier in the making of deeds which are unsigned by the parties / Maya Amalia Chandra
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tesis Membership
Brigitha Elra Yustisia
Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terhadap objek jual beli yang belum terpisah dari boedel waris (analisis kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibility of land deed officers ppat in drawing up land sale and purchase deeds towards sale and purchase object yet to separate from boedel inheritance a case analysis on verdict of notary central supervisor assembly Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
 UI - Tesis Membership
Hutadjulu, Dara Nabila
Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis Membership
Levin Romolo
Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/Pdt/2017/PT. YYK) = Notary/Land Deed Official Responsibility for The Cancellation of The Sale and Purchase Deed which Power of Attorney was Forged and without The Approval of The Land Owner (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/Pdt/2017/PT.YYK).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis Membership