Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah sehubungan dengan kewenangannya membuat akta jual beli (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, tertanggal 6 Mei 2014) = The unlawful act in connection with his authority to make sale and purchase deeds an (An Analysys of Yogyakarta District Court Decision Number: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, dated May 6, 2014)

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang objeknya dibebankan oleh bukan pemilik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt) = The responsibilty of land deed official ppat againts the cancellation of deed of grant of security right apht which the object is not charged by the owner case study pati district court decree Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt)

Analisis yuridis kewenangan pejabat pembuat akta tanah(PPAT) dalam pembuatan akta jual beli atas tanah hak guna bangunan yang berdiri diatas hak pengelolaan studi kasus: Mangga Dua Court Aparatemen = Legal analysis on the authority of official land deed maker (PPAT) to create the deed of sale on right to built ground which is standing on the management right ground case study: Mangga Dua Court apartment

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017 = The Responsibility of Land Deed Official In Preparing Sale And Purchase Deed that Facilitate Unlawful Land Sale and Purchase based on The Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum undang-undang tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY) = Notary and Land Deed Official (PPAT) as subject of Law No. 31 Year 1999 (as amended by Law No. 20 Year 2001) regarding eradication of criminal acts of corruption (case study the Verdict of District Court of Surabaya Number 62/Pid. Sus-TPK/2017/PN.SBY)