Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 69/PUU-XIII/2015: studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng = The legalization of postnuptial agreement before and after constitutional court decision number 69/PUU-XIII/2015: case study: court decision number 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah k\Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 = Legal protection for the third party whose rights are being violated due the prenuptial agreement that is made after the marriage is being held after Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015

Akibat hukum dan kedudukan suami-istri yang telah bercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan pasal 232a KUH Perdata = legal consequences and status of divorced spouses who remarried to each other based on indonesian civil code verse 232a

Dasar penilaian hakim terhadap keabsahan perjanjian jaminan atas harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri: studi kasus putusan nomor 39/Pdt.g/2012/pn.Jkt.Pst dan putusan nomor 631/Pdt.g/2012/pn.Jkt.Sel = The basis of the judge's assessment to validate the security agreement on joint wealth without the consent from husband or wife: case study decision number 39/Pdt.g/2012/pn.Jkt.Pst and decision number 631/Pdt.g/2012/pn.Jkt.Sel

Problematika Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 = Legal Problems of Marriage Agreement Post Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015