Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum undang-undang tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY) = Notary and Land Deed Official (PPAT) as subject of Law No. 31 Year 1999 (as amended by Law No. 20 Year 2001) regarding eradication of criminal acts of corruption (case study the Verdict of District Court of Surabaya Number 62/Pid. Sus-TPK/2017/PN.SBY)

Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/PID.B/2021/PN Bdg) = Accountability of a Notary as a Public Official Who Committed the Crime of Securities Embezzlement (Study of Decision of the Bandung District Court Number 212/PID.B/2021/PN Bdg)

Tanggung jawab notaris merangkap PPAT terkait penggelapan sertipikat dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014 = Responsibilities of notaries concurrently as land deed officials in relation with land certificate embezzlement yogyakarta district court ruling Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/PID/2017) = The Responsibility Of a Notary / An Official Land (PPAT) Certificate Of Deed Of Sale That Was The Study Of Criminal Acts Of Fraud (Decisions Of The Supreme Court Number 66Pk/PID/2017)