Rekonsepsi Gratifikasi Seksual dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Suatu Studi Perlindungan Perempuan = Reconception of Sexual Gratification in Law No. 20 of 2001 on Amendments to Law No. 31 of 1999 on Eradication of Criminal Acts of Corruption: A Study of Women's Protection

Pembuktian unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus way

Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti

Pertimbangan Unsur Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana; Studi Kasus Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi = Consideration of Intentionality as a Basis for Criminal Liability; Case Study of the Application of Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law at the Corruption of Court

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration