Trypu Vevianto
Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
 UI - Tesis Open
Dinny Sri Roehdiani
Kedudukan dan peran lembaga kejaksaan pada undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia dari perspektif hukum tata negara
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Skripsi Membership
Setia Felisiany Hadju
Analisa Yuridis Mengenai Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris yang Melakukan Pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 17 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Studi Kasus Putusan Tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/PTS/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011 = Juridical analysis of deed authenticity by a notary who breaches article 16 section 1 letter a and article 17 letter f of the legislation of the Republic of Indonesia no. 30 in 2004 about notary position. case study sentence on June, 16th 2011 No. 16/Pts/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011
Universitas Indonesia, 2012
 UI - Tesis Open
Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan
Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, 2007
 Buku Referensi
Oshie Bimantara
Penerapan pasal 23 Ayat (1) dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum oleh pihak swasta dalam rangka menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia = Application of article 23 paragraph (1) and article 31 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways in the Implementation of Public Railway Infrastructure and Facilities by private parties in creating healthy business competition in Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership