Perbandingan kewenangan MPD sebelum judicial review UU. No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan MKNW setelah keluarnya UU. No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Comparison of the authority of the MPD before the judicial review ACT No.30 year 2004 regarding notaris description with MKNW after the out of the law No. 2 year 2014 on amendment to UU. No 30 year 2004 regarding notary notes

Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti

Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) : kajian yuridis normatif UU nomor 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001 versi UU nomor 30 tahun 2002

Problematizations of disretion policy in Indonesia's administration law number 30 of 2014

Analysis of the responsibility of government institutions in returning state losses according to law number 30 of 2014 on government administration