Peradilan agama di Indonesia pasca UU No.3 Tahun 2006: sejarah, kedudukan, dan kewenangan

Kedudukan dan kewenangan pengadilan agama dalam rangka pelaksanaan hukum perkawinan & UU No.1 Tahun 1974

Legislasi hukum islam di Indonesia (pasang surut legislasi hukum islam sejak UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

Pelaksanaan keputusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya berdasarkan kompilasi hukum islam Jo UU No. 1 Tahun 1974 = Implementation of decisions concerning the religious right and the foster child under the statute certainty compilation of islamic law in conjunction with law. 1 of 1974

Tinjauan yuridis poligami berdasarkan UU No. 1/1974 dan hukum agama yang berlaku di Indonesia