Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

Pembuktian unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus way

Pertentangan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Azas equality before the law) dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan terhadap pejabat negara tertentu = Contradiction article 27 paragraph (1) of the constitutions 1945 (Principle of equality before the law) in corruption's investigation process committed by the spesific state official

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan : tinjauan yuridis terhadap Pasal 34 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = State of very necessary and an urgent as a basis for search and seizure action : judicial review of Article 34 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2) Law No. 8 year 1981 regarding criminal procedure law / Timmy Wolya