Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering

Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary as a reporting party in prevention and eradication of money laundering crime

Pengaturan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa Oleh Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Arrangements for Reporting Suspicious Financial Transactions by Advocates Based on Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering

Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Imposition of sanctions to bank for reporting obligation based on Law Number 8 year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering

Perlindungan bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia = Protection for reporting parties and witnesses of money laundering in the criminal justice system in Indonesia / Sri Rejeki