Akibat hukum keberpihakan notaris/ppat dalam pembuatan akta jual beli atas tanah (studi putusan makamah agung nomor 1175 k/pid/2016) = Legal concequences of notary/ppat allegiance in making the deed of sale and purchase of land (study of the verdict of sepreme court of the republic of Indonesia number 1175 k/pid/2016)

Koordinasi antara ma dengan MPPN dalam upaya penegakan sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (studi kasus putusan MA nomor 1847 K/PID/2010) = Coordination between MA and MPPN in an attempt of enforcement sanctions against a notary who has been convicted to a criminal who has had the force of law (case study decision MA number 1847 K /PID/2010)

Akibat hukum kesengajaan notaris yang merubah isi akta perjanjian kerjasama tanpa dikehendaki para pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.PBR) = Legal consequences of a notary deliberately modifying the contents of a cooperation agreement deed without obtaining consent from the parties (Case Study of Supreme Court No. 1003 K/PID/2015 and Pekanbaru District Court Decision No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR)

Akibat hukum bagi provesi notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris/undang-undang jabatan notaris dalam menjalankan jabatanya (analisis kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010) = Legal consequences for the professional notary for violation of the code of ethics/notary law in the management of the notary's office (case analysis : putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)

Akibat hukum terhadap putusan perceraian dari pasangan perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di kantor catatan sipil : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K/Pdt/2007 = The legal consequence of divorce decision of a mixed marriage couple according to the code number 1 year 1974 regarding the marriage which has a permanent legal powered decision but not registered at the Departement of Population : analysis of supreme court decision number 2307 K/Pdt/2007